Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dipimpin oleh seorang Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, yang mempunyai tugas melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum dan tindakan hukum lain negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha negara, pemulihan dan perlindungan hak di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten    Perdata    dan    Tata    Usaha    Negara menyelenggarakan fungsi:
  1. penyiapan perumusan kebijakssanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara ;
  2. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan untuk mewakili kepentingan negara dan pemerintah ;
  3. pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian untuk menyelematkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara ;
  4. pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
  5. penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
  6. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari:
  1. Seksi Perdata;
  2. Seksi Tata Usaha Negara; 
  3. Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak.
 
 
Sumber : KEPJA Nomor : KEP-115/J.A/10/1999