Bidang Pengawasan dipimpin oleh seorang Asisten Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
  1. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;
  2. perencanaan,pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian atas pelaksanaan tugas rencana dan program kerja semua unsur Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di bidang administrasi
    umum, administrasi kepegawaian,   keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara ;
  3. pemberian bimbingan, penertiban dan pemberian petunjuk tertulis atas temuan-temuan penyimpangan dari laporan-laporan pada satuan kerja baik dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
  4. pelaksanaan inspeksi terhadap satuan-satuan kerja pada kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan
  5. pemantuan dalam rangka tindak lanjut pengawasan pada kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan atas petunjuk penertiban yang telah diberikan;
  6. pengusutan, pemeriksaan atas adanya informasi, laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang   dengan   mengusulkan   penindakan   terhadap Kejaksaan atas petunjuk penertiban yang telah diberikan.
  7. pemantauan    dan    penyusunan    laporan    berkala    baik pelaksanaan rencana    dan program kerja, program kerja maupun   laporan   pengawasan   lainnya    yang wajibkan;
  8. pembinaan,  peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan;
 
Asisten Pengawasan membawahi :
  1. Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum;
  2. Pemeriksa      Keuangan,      Perlengkapem      dan      Proyek Pembangunan;
  3. Pemeriksa Intelijen;
  4. Pemeriksa Tindak Pidana Umum;
  5. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.
 
 
Sumber : KEPJA Nomor : KEP-115/J.A/10/1999