Telah dilaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, yang pada Hari Selasa, 03 Nopember 2015, pukul 09.00 – 12.00 Wita bertempat di gedung Lamin Etam Provinsi Kalimantan Timur:

Kegiatan Sosialisasi PembentukanTim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dihadiri ± 200 Peserta, yaitu :

  • Penyampaian sosialisasipembentukan Tim TP4D dengan Narasumber Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim (Yusuf, SH, MH).
  • Dr.H.Awang Faroek Ishak ( Gubernur Kalimantan Timur).
  • Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kalimantan Timur.
  • Para Walikota dan Wakil Wali Kota, Para Bupati dan Wakil Bupati se-Provinsi Kalimantan Timur.
  • Para Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala Inspektorat se- Wilayah Provinsi Kaltim.
  • Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para Anggota TP4D Kejaksaan Tinggi Kaltim.
  • Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda dan Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong.
  • Kasi Intel, Kasi Pidsus dan Kasi Datun pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Kejaksaan Negeri Tenggarong.

 

Bahwa terhadap paparan yang disampaikan narasumber para peserta mendapatkan informasi yang jelas tentang peranan dan TUPOKSI TP4D sehingga sangat mendapatkan respon positif dari peserta termasuk dari Gubernur PROV. KALTIM,  para walikota dan bupati yang mendapatkan secara langsung pengetahuan, wawasan dan pelaksanaan operasional TP4D Prov. dan TP4D Kab/ Kota;

Gubernur Propinsi Kalimantan Timur merespon kegiatan TP4D dengan akan membentuk TIM di provinsi dalam rangka sinergitas kegiatan rutin TP4D dan akan melaporkan kegiatannya secara berjenjang kepada Sekretaris Negara dan di tembuskan ke Jaksa Agung RI tentang kegiatan TP4D di daerah dengan memerintahkan ITWIL PROV / KOT / KAB secara pro aktif melakukan penguatan, sinkronisasi, sinergi dan kesamaan sikap dalam teknis operasionalnya kegiatan TP4D dan mengindetifikasi daftar permasalahan yang ada di Satker-Satker untuk dilakukan pendampingan dan pendapat hukum melalui TP4D.

 

Para Kepala Daerah Walikota/ Bupati menginginkan dan berharapKejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebagai narasumber memberikan pencerahan yang sama dengan materi TUPOKSI TP4D tingkat Kab/ Kota sebagai upaya mengoptimalkan penyerapan anggaran, penggawalan, dan pengamanan daerah meliputi pendampingan dan pendapat hukum dari tingkat perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan pembangunan, pengawasan pembangunan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya preventif/ pencegahan TIPIKOR maupun dari segi represif dalam rangka penindakan TIPIKOR dikaitkan dengan UU Administrasi Negara ;