Pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2017 jam 09.00 s.d 14.00 wita bertempat di Hotel Senyiur Samarinda telah dilaksanakan Sosialisasi Hasil Rapat Kerja Teknis Kejaksaan RI. Rapat kerja daerah yang diikuti Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, para Asisten dan Kepala Bagian Tata Usaha, para Koordinator, para Kepala Seksi, para Kasubag, para Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Timur dan se-Kalimantan Utara, serta para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Timur dan se-Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menyampaikan pengarahan Jaksa Agung RI pada rapat kerja Kejaksaan RI di Sasana Pradata Kejaksaan Agung RI tanggal 13-14 September 2017 dengan tema SATUKAN TEKAD, SEMANGAT, SIKAP, PIKIRAN DAN TINDAKAN, BEKERJA BERSAMA DEMI TERWUJUDNYA PENEGAKAN HUKUM YANG DILANDASI HATI NURANI DAN BERKEADILAN

Bidang Pembinaan :

  • Pelaporan aplikasi monev khususnya pelaporan kinerja yang belum maksimal karena adanya perbedaan persepsi maupun ketidaktepatan waktu
  • Pengelolaan arsip belum maksimal disebabkan antara lain belum adanya Jabatan Fungsional Arsiparis di Kejaksaan Agung.
  • Penyampaian LHKASN (selain LHKPN) belum dilaksanakan secara keseluruhan. Saat ini pelaporan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN.
  • Penatausahaan dan pengelolaan rekening titipan maupun PNBP belum dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan yg ada
  • Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) belum dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan yg ada
  • Belum adanya Pegawai yg memiliki kualifikasi Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan
  • Belum maksimalnya kegiatan penelitian dan pengembangan disebabkan adanya keterbatasan anggaran
  • Ketersediaan SDM maupun besaran unit organisasi belum sebanding dg kebutuhan kegiatan pendampingan yg diperlukan oleh satuan kerja
  • Adanya perbedaan antara SOP dengan pelaksanaan di lapangan mengakibatkan keterlambatan dalam tahapan analisa bisnis proses dlm pengembangan aplikasi

 Bidang Pengawasan :

  • Denda dan Ongkos perkara tilang senilai Rp. 411.318.000,00 dan barang bukti / barang rampasan senilai Rp. 64.224.809,00 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum disetorkan ke kas negara.
  • Penyimpanan barang bukti uang senilai Rp. 16.045.505.427 pada BNI dan BRI belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
  • Barang rampasan alat angkut perkara illegal logging berupa truk/pick up sebanyak 27 buah yang telah lama mempunyai kekuatan hukum tetap belum dilakukan eksekusi dan masih dipinjampakaikan kepada terdakwa.
  • Penyelesaian barang sitaan atas perkara ilegal logging dan migas yang telah dilelang oleh penyidik kepolisian dan KP-3 senilai Rp. 4.081.615.110,11 belum dilimpahkan ke kejari yang bersangkutan.

Bidang Tindak Pidana Khusus :

  • Terhadap penanganan perkara dari tim saber pungli yang nilainya kecil agar dikoordinasikan dengan forum pimpinan dan Kejaksaan dengan mencari alternatif penerapan pasal Pidana Umum ataupun UU No.11 Tahun 1980 tentang Suap
  • Pengendalian Rentut perkara yang berasal dari KEJAGUNG dan Mabes Polri yang kerugiannya dibawah 5 Milyar menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri dengan melaporkan Hasilnya secara Berjenjang pada Kesempatan pertama
  • Menolak Perkara Kepabeanan dan Cukai dari penyidik Kepolisian  karena tidak berwenang menyidik perkara tersebut
  • Permintaan KORSUP dari KPK kepada KAJATI dan KAJARI harus melalui KEJAGUNG, jika tidak maka tidak dipenuhi
  • Tuntutan denda Pidana Pajak tanpa SUBSIDAIR (Pasal 15 UU Perpajakan/Denda menjadi Kekurangan Pajak Terhutang)
  • Pada saat Pratut Jaksa Peneliti sudah meminta penyidik untuk memaksimalkan Asset Tracing
  • JPU tetap Menyidangkan Perkara dengan Terdakwa DPO walaupun belum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan belum dilakukan ASSET TRACING

Bidang Inteligen

  • Penanganan atas laporan pengaduan masyarakat yang diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, belum semua dilaporkan kembali hasil kegiatan atas tindak lanjut laporan masyarakat tersebut.
  • Belum adanya Akses ke PERBANKAN untuk mengetahui keberadaan keuangan tersangka karena terbentur dengan Kerahasiaan BANK, yaitu Peraturan BANK Indonesia Nomor :2/19/PBI/2000, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis membuka Rahasia Bank.
  • Belum optimalnya kinerja TP4 baik TP4P maupun TP4P disebabkan antara lain belum dipahami secara utuh tentang keberadaan TP4 oleh Kementrian/Lembaga/BUMN/Pemerintah Daerah/BUMD dan belum adanya sinergitas antara Bidang Intel, Pidsus dan Datun yang tergabung dalam TP4.
  • Pelaksanaan kegiatan penelusuran aset masih tergantung adanya permintaan dari Bidang Tindak Pidana Khusus yang sering baru dimintakan pada akhir tahun

Setelah Pengarahan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dilanjutkan dengan penyampaian hasil Rapat Kerja Kejaksaan RI, yang di mulai oleh Asisten Pembinaan, asisten pengawasan, Asisten Tindak Pidana Khusus, dan diakhiri oleh Asisten Inteligen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan penyampaian diberikan waktu masing-masing 20 menit.

Dalam acara ini juga Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri yang berprestasi pada Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Perkara Tahun 2017. Kejaksaan Negeri yang menerima penghargaan pada  Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Perkara Tahun 2017 adalah Kejaksaan Negeri Bontang, Kejaksaan Negeri Samarinda, Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Kejaksaan Negeri Tarakan, Kejaksaan Negeri Nunukan, Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kejaksaan Negeri Paser, Kejaksaan Negeri Berau.