Kamis tanggal 28 November 2019, Kejati Kaltim dan Bank BPD Kaltimtara menyelenggarakan perpanjangan MOU (Memorandum Of Understanding) yang dalam waktu dekat akan berakir dan bertempat di aula lantai 5 gedung Bank
Kaltimtara samarinda Kalimantan Timur. Melauli kegiatan ini pihak rekanan yang melakukan MOU dengan Kejaksaan Tinggi akan memperoleh bantuan hukum yang diperuntukkan untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah hukum
yang mereka hadapi. Sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat tentunya akan banyak ditemukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara atau pemerntah dibidang perdata dan tata usaha negara,
baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum diluar pengadilan yang dapat diwakilkan kepada kejaksaan.
instansi pemerintah dan negara, sipil maupun militer ditingkat pusat dan daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dapat memanfaatkan jaksa pengacara negara, baik dalam maupun diluar pengadilan dalam hal pemberian :
1. Bantuan Hukum, Yaitu tugas jaksa pengacara negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaga negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
2. Pertimbangan Hukum, adalah tugas jaksa pengacara negara untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan (legal asistance);
3. Tindakan Hukum Lain, adalah tugas jaksa pengacara negara untuk bertindak dengan mediator dan fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dibidang perdata dan tata usaha negara;
4. Penegakan Hukum, adalah tugas jaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan dibidang perdata dan tata usaha negara;
5. Pelayanan Hukum, adalah tugas jaksa pengacara negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada masyarakat yang meminta.