Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 pukul 10.30 Wita telah dilaksanakan kegiatan MoU (Memorandum of Understanding) / Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Ruang Venue Queen Mary 2 Hotel Aston Samarinda, antara PT. Inhutani I dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Dimana dalam pelaksanaan hadir Kajati Kaltim Bpk. Deden Riki Hayatul Firman, SH.,MH, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Bpk. Akmal Abbas, SH.,MH, Asisten Perdata dan TUN Kejati Kaltim & Kabag TU, para Koordinator Kejati Kaltim serta para Jaksa Pengacara Negara (JPN). Direktur Utama PT. Inhutani I Bpk. Ir. Oman Suherman, M.P, Kepala Unit PT. Inhutani I Samarinda Bpk. K. Tarigan, S.Hut, MM_beserta_ jajarannya.
Sambutan dari Bpk. Oman Suherman : PT. Inhutani I adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara_ di sektor kehutanan, dengan unit bisnis utama meliputi usaha di bidang Industri pengolahan kayu, Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam, PBPH Hutana Tanaman, jasa wisata, pemanfaatan getah Karet, getah Pinus, ekspor hasil hutan kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa rehabilitasi hutan. PT. Inhutani I berdiri sejak tahun 1973 sesuai PP No. 21 tahun 1972 dan pada tahun 2014 telah menjadi holding BUMN Kehutanan dibawah naungan Perhutani Group

Dengan panjangnya perjalanan sebuah badan usaha di sektor kehutanan, demikian juga pada asetnya yang saat ini begitu banyak, maka tidak menutup kemungkinan timbul permasalahan yang harus dihadapi. Bapak Oman Suherman yang sudah malang melintang sebagai praktisi sektor kehutanan mulai dari Aceh sampai Papua yang sebelumnya telah meniti karir di Perum Perhutani selama kurang lebih duapuluh delapan tahun, mengharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat membantu PT. Inhutani I dalam menangani masalah tersebut.
.....

Bahwa dalam sambutan Kajati Kaltim Bpk. Deden Riki Hayatul Firman, SH.,MH sehubungan dengan dasar tugas dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebagaimana telah saya uraikan, maka Jaksa Pengacara Negara dalam hal ini berhak mewakili PT. Inhutani I di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berhak meminta saran dan bantuan dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah-masalah hukum yang sedang atau akan dihadapi, sebagai contoh bahwa Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus dapat melakukan pendampingan baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.
Selama kegiatan berjalan dgn lancar dan aman, dengan mengedepankan Protokol Kesehatan Covid 19.