Bertempat di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah dilaksanakan Apel pencanangan  Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Kaltim Dan 5 (Lima) Kejaksaan Negeri Se- Kaltim tanggal 01 April 2019 pada pukul 08.00 wita.

Apel tersebut dilaksanakan gabungan antara Pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bersama pegawai Kejaksaan Negeri Samarinda dan Kutai Kartanegara, beserta tamu undangan yang telah diundang seperti

  1. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
  2. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA;
  3. KETUA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
  4. KETUA DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA;
  5. PANGDAM VI/ MULAWARMAN;
  6. KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR;
  7. KAPOLDA KALIMANTAN UTARA;
  8. KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR;
  9. KEPALA BADAN INTELIJEN DAERAH KALIMANTAN TIMUR;
  10. WALIKOTA SAMARINDA;
  11. Serata Tamu Undangan Lainnya;

(atau yang mewakili)

dengan Inspektur Upacara Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Bapak Ely Shahputra, S.H., M.H.

Dalam upacara tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur membacakan Sambutannya yang berisi : “Apel pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, yang dilaksanakan pada hari ini merupakan pelaksanaan amanat dari rekomendasi bidang pembinaan pada rapat kerja Kejaksaan R.I tahun 2018, angka 3 yaitu: membangun zona integritas menuju wbk/wbbm di seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Ibu Kota Provinsi, Dan Kejaksaan Negeri yang dinilai memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam lampiran instruksi  Jaksa Agung R.I nomor: INS-001/A/JA/11/2018 tanggal 30 november 2018 tentang pelaksanaan hasil rapat kerja Kejaksaan R.I Tahun 2018, dan  juga merupakan arahan dari Wakil Jaksa Agung R.I selaku ketua tim pengarah tim manajemen perubahan dan evaluasi reformasi birokrasi Kejaksaan R.I tahun 2019 untuk melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas pada bulan februari ini  sesuai time line schedule  jadwal kegiatan pembangunan zi wbk/wbbm. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan ke-5 Kejaksaan Negeri Se Kaltim / Kaltara adalah satuan kerja pada Kejaksaan Ri yang harus melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas seperti yang sedang dilaksanakan pada pagi hari ini, tetapi  bukan saja  sekedar memenuhi  kedua ketentuan di atas, melainkan saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim pun sudah bertekad untuk mewujudkan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Dan Kejaksaan Negeri Se-Kaltim/Kaltara menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel sesuai visi Kejaksaan R.I Tahun 2015 – 2019, dan apel pencanangan ini  juga  merupakan deklarasi atas pelaksanaan visi tersebut. Menuju wilayah bebas dari korupsi (wbk) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yaitu telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada enam area perubahan :  manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik. Perlu diketahui bersama bahwa pada hakikatnya reformasi birokrasi merupakan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan sebagai organisasi pemerintahan. Untuk menyelaraskan hakikat reformasi birokrasi ini, maka perlu memetakan mengenai tujuan dari reformasi birokrasi, yakni untuk membangun/membentuk profil dan perilaku pegawai Kejaksaan (Termasuk Pegawai Kejaksaan Se-Kalimantan Timur Dan Kejaksaan Negeri Se-Kaltim / Kaltara) agar mempunyai integritas tinggi, produktivitas tinggi, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dan juga mengenai sasaran dari reformasi birokrasi itu sendiri, yaitu  terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi”. DEMIKIAN akhir sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ely Shahputra, S.H., M.H., Selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.